10 tanda kiamat sudah dekat

Hancurnya alam dunia ini -dengan terjadinya kiamat- akan didahului dengan hancurnya pilar-pilar penegak kemaslahatan hidup manusia yang.....

Mau Cepat Kaya?? Ternak Ikan Arwana Red!

Ikan Arwana Merah, yang harganya bisa mencapai belasan juta rupiahArwana termasuk famili ikan “karuhun”, yaitu Osteoglasidae atau famili ikan “bony-tongue” (lidah bertulang), karena......

Life Is Choice (Ust.Jeffry Al Buchori)

Ustadz ganteng ini laris diminta berdakwah. Perjalanan hidup Jeffry Al Buchori sungguh dahsyat. Penuh gejolak dan tikungan tajam. Proses pergula.....

Sepuluh Kriteria Aliran dianggap Sesat

Sejak berdirinya masa kepengurusan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor di tahun 2005, tercatat sudah ada........

Berbagai Konspirasi Amerika untuk menghancurkan Islam dan menguasai Dunia

Ada konspirasi Global untuk menghancurkan Islam secara sistematis dan terorganisir secara rapih dan terus-menerus diberbagai negara mayoritas berpenduduk Muslim didunia sejak runtuhnya......

Kamis, 25 Oktober 2012

Provinsi di Indonesia akan menjadi 34


Kaltra (Kalimantan Utara)

Kabar baik! Negara Kesatuan Republik Indonesia bertambah satu provinsi dan empat kabupaten baru.

Dengan penambahan provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, jumlah provinsi di Indonesia menjadi 34, 402 kabupaten dan 93 kota.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/10).

Penetapan itu dilakukan setelah rapat paripurna DPR RI mengesahkan 5 RUU Daerah Otonomi Baru (DOB). Secara resmi, 9 bulan ke depan provinsi baru akan disahkan.

Sebelumnya kelima DOB ini telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi II dengan Mendagri.

Disahkannya DOB ini memang dinilai perlu. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan pemekaran daerah otonom baru ini sebagai suatu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintah dan memperkokoh keutuhan NKRI.

Khusus untuk pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak menjadi Provinsi ke-34 di Republik Indoneisa yang merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), lanjut Agun, Komisi II DPR RI berharap pencaplokan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional di Den Haag tidak terjadi lagi.

"Kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarkat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan tidak tersentuh pembangunan sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik," ujar Agun.

Perwakilan dari Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin turut berbahagia akan disahkannya UU Pembentukan Daerah Otonom Baru. Menurutnya, aspirasi pembentukan daerah tidak dapat diabaikan begitu saja.

"Pemekaran suatu daerah otonom diharapkan bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan yang demokratis dan bermartabat," tandasnya.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/25/358320/284/1/DPR-Sahkan-Kalimantan-Utara-sebagai-Provinsi-Baru

Minggu, 14 Oktober 2012

Bukti Kebohongan Film Innocence of Muslims

Film yang pernah membuat gempar umat Islam seluruh dunia menyimpan kebohongan yang sangat menonjol, seharusnya ini bisa menjadi bukti bahwa pembuatan film tersebut hanya sebagai pemancing Emosi umat Muslim semata dan juga sebagai bukti bahwa yang meproduksi Film tersebut adalah orang orang yang tingkat kecerdasannya masih sangat dibawah rata-rata (filmnya tidak berkualitas), berikut cuplikan Videonya semoga bisa membuka pemikiran kita kembali :



Semoga Bermanfaat


WOW kembaran JOKOWI dari Pontianak!!

Syafarudin, pria Pontianak kelahiran 6 Oktober 1987 kini lebih sering dipanggil Jokodin. Tampangnya yang mirip calon gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi itu membawa keberuntungan kepada Jokodin.

Jokodin yang sehari-hari disapa "Udin Sepok" ini memang tak pernah bertemu muka langsung dengan Jokowi. Maka itu, dia mendambakan bisa bertemu fisik dan berbincang barang sejenak dengan sang Walikota Solo itu.

"Saya ingin ketemu langsung dengan Pak Jokowi," kata Jokodin saat berbincang dengan VIVAnews di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 26 September 2012.
Popularitas Jokowi didapat Jokodin hanya lewat televisi dan pemberitaan. Awalnya, rekan-rekan kerja dan lingkungan rumah yang terus memanggilnya Jokodin itu dia tak hiraukan. Lama-kelamaan, nama itu jadi melekat dan Jokodin semakin tenar di Pontianak.

Bahkan saat mendatangi pusat perbelanjaan, Jokodin kerap ditarik untuk dimintai foto oleh masyarakat. Jokodin mengaku senang. Saat ini, dia hanya berharap ingin bertemu Jokowi.

"Saat di rumah sih biasa-biasa saja. Tapi ketika lihat ada pak Jokowi di televisi, orangtua bilang kok ada Jokowi juga di Pontianak? Pokoknya jadi gurauan terus. Tapi asyik," kata Jokodin.

Pria yang juga kepala gudang perusahaan distributor ini juga mengidolakan Jokowi. "Sosok pak Jokowi sangat bersih, dan pro rakyat kecil. Saya berpikir berkotak-kotak itu pasti punya otak dalam menjalankan amanah. Pak Jokowi terkenal di dunia terkait kepemimpinannya itu," ucap Jokodin.

Ni Fotonya Jokodin..... Miripkan


Universitas Harvard Diguncang Skandal Nyontek



BOSTON, KOMPAS.com - Perguruan tinggi pertama di Amerika, Universitas Harvard, hampir secara universal dianggap sebagai standar tertinggi dalam pendidikan tinggi.

Universitas itu begitu terkenal, sehingga banyak mahasiswa dari tempat-tempat lain di Amerika seringkali secara bergurau menyebut universitas mereka sebagai “Harvard” di kota mereka. Mereka sadar bahwa tidak ada perguruan tinggi lain yang dapat menandingi lembaga pendidikan tinggi yang termasuk dalam Ivy League itu yang berkampus di Cambridge di pinggiran kota Boston, Massachussett.

Secara tradisional, hanya lulusan terbaik dari SMU terbaik di Amerika yang dapat diterima di Harvard, dan gelar dari universitas ini sering dianggap sebagai “tiket” menuju karir dan gaji yang baik.

Namun, Harvard yang angkuh itu kini berjuang mengatasi cela yang memalukan dalam catatan sejarah dan reputasi universitas itu. Cela itu terkait dengan skandal “nyontek” yang melibatkan sekitar 125 mahasiswa dalam mata kuliah pemerintahan. Ini adalah jenis insiden yang kadang-kadang menimpa perguruan tinggi yang kurang bergengsi, tetapi tidak di Harvard.

Puluhan atlet universitas itu dianggap tersangkut dengan penyontekan itu yang melibatkan ujian yang boleh dikerjakan di rumah pada tahun akademi lalu, ketika tim bola basket Harvard untuk pertama kali masuk dalam jajaran 25 besar atau satu dari 25 tim terbaik bola basket tingkat perguruan tinggi.

Kejadian ini menimbulkan kecemasan dalam komunitas akademis yang khawatir Harvard mulai mencerminkan praktik di berbagai perguruan tinggi lain yang memberikan keringanan bagi para atlet yang paling berharga, dan menerima sebagian mahasiswa semata-mata karena mereka bisa melempar bola atau bermain bola basket.

Menurut para pejabat Harvard, dua bintang pemain yang menjadi kapten tim bola basket universitas itu mengambil cuti dari kegiatan kuliah musim ini.

“Tanpa integritas, tidak akan ada prestasi yang murni, baik di Harvard maupun di universitas lain manapun,” demikian ujar Dekan Program Sarjana Jay Harris dalam sebuah pernyataan tidak lama setelah penyontekan itu terungkap.

Alasan umum menyontek adalah karena mahasiswa yang stres atau tertekan akan lebih terdorong untuk mendapat nilai baik daripada belajar dengan baik. Kemudahan akses ke berbagai informasi yang tersedia secara online memungkinkan penjiplakan dan penyontekan lebih mudah dilakukan. Berbagai universitas kini tidak lagi menekankan etika, dan para guru besar yang terlibat dalam penelitian seringkali memberikan lebih sedikit perhatian pada pengajaran.

Argumen-argumen ini mungkin dapat mengurangi rasa malu di sebagian universitas. Tetapi, di Universitas Harvard yang kini berusia 376 tahun, alasan-alasan itu tidak dapat diterima. 


Sumber :  http://internasional.kompas.com/read/2012/10/14/08572671/Universitas.Harvard.Diguncang.Skandal.Nyontek?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

"Koruptor akan selalu ada"

Ilustrasi Tikus Kantor

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Akbra Faisal menilai mantan terpidana kasus korupsi yang kembali diangkat menjadi pejabat menjadi tanda tidak adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Ia juga menilai pengangkatan mantan koruptor itu seakan menandakan karir koruptor tak akan pernah habis di negeri ini.

Hal tersebut diutarakan Akbar menanggapi kasus pengangkatan Azirwan, mantan narapidana kasus pengalihan fungsi lahan di Pulau Bintan menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Riau.

"Pejabat yang mengangkat Azirwan itu dengan tegas mengatakan kepada kita semua bahwa perbuatan korupsi bukanlah sesuatu yang hina dan karir koruptor tak akan habis," ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (13/10/2012).

Politisi Partai Hanura ini juga melihat fenomena ini menunjukkan gagalnya kaderisasi dan penjenjangan di tubuh birokrasi pemerintah Indonesia.

"Seakan tak ada lagi orang yang mampu di jabatan itu. Berbagai parameter pengukuran kinerja tersampirkan begitu saja," ujarnya.

Akbar pun menyayangkan sikap Azirwan yang kembali berkeinginan menjadi pejabat. Seharunya, seorang mantan narapidana memiliki rasa malu jika kembali memangku posisi strategis.

Akbar juga menyoroti persoalan pengawasan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam mendeteksi kasus Azirwan.

"Pengawasan dari pusat praktis tidak teridentifikasi sama sekali. Pengangkatan seorang pejabat setingkat kepala dinas pasti sepengetahuan pemerintah pusat," katanya.

Azirwan, mantan terpidana korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, diaktifkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan itu bebas dari tahanan sekitar tahun 2010.

Azirwan dan Al Amin Nasution (waktu itu anggota Komisi IV DPR) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 April 2008. Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 100 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Azirwan terbukti menyuap Al Amin terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di Bintan pada 2008. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (11/10/2012), mengatakan, PNS yang pernah dipidana terkait kasus korupsi boleh menjadi pejabat karena sampai sekarang belum ada aturan yang melarang hal itu.

Menurut Gamawan, ukurannya kepatutan dan kepantasan saja. Kepala daerah dipersilakan menilai kesalahan PNS itu sebelum menempatkannya kembali sebagai pejabat.

"Silakan dinilai Gubernur," ujar Mendagri.

Sumber :  http://nasional.kompas.com/read/2012/10/14/0727500/Karir.Koruptor.Tak.Pernah.Habis?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp